Tentang BPJS Kesehatan dan JKN: Prestasi, Manfaat, dan Tantangan dalam Menyediakan Layanan Kesehatan Universal di Indonesia

BPJS Kesehatan

Tentang BPJS Kesehatan dan JKN: Prestasi, Manfaat, dan Tantangan dalam Menyediakan Layanan Kesehatan Universal di Indonesia

Artikel ini menjelaskan tentang fitur, manfaat, dan tantangan BPJS Kesehatan dan JKN, sistem perawatan kesehatan universal Indonesia yang mencakup lebih dari 200 juta orang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang lebih dari 270 juta jiwa yang tersebar di ribuan pulau. Menyediakan layanan kesehatan untuk populasi yang begitu beragam dan besar merupakan tantangan besar, terutama bagi segmen masyarakat miskin dan rentan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia meluncurkan sistem jaminan kesehatan universal yang disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN, “Jaminan Kesehatan Nasional”) pada Januari 2014. JKN bertujuan untuk mencakup semua warga negara dan penduduk Indonesia dengan layanan kesehatan yang komprehensif dan terjangkau. JKN diselenggarakan oleh badan publik bernama BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), yang merupakan salah satu dari dua badan jaminan sosial di negara ini, bersama BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).

Fitur BPJS Kesehatan dan JKN

BPJS Kesehatan bertanggung jawab untuk mengelola keikutsertaan, iuran, pembayaran, dan pemberian layanan program JKN. Program JKN mencakup berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan primer hingga spesialis, preventif hingga kuratif, rawat jalan hingga rawat inap, dan obat-obatan hingga alat kesehatan. Program JKN juga mencakup penyakit kronis, perawatan persalinan, perawatan kesehatan jiwa, perawatan gigi dan perawatan darurat. Program JKN memiliki tiga kategori kepesertaan yang berbeda berdasarkan tingkat layanan: kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Anggota kelas 1 membayar iuran bulanan tertinggi (Rp.150.000 per Mei 2020) dan mendapatkan kualitas layanan tertinggi di publik atau rumah sakit swasta. Anggota Kelas 2 membayar premi yang lebih rendah (IDR 100.000) dan menerima kualitas layanan yang lebih rendah di rumah sakit umum atau klinik swasta. Anggota kelas 3 membayar premi terendah (Rp42.000) dan menerima kualitas layanan terendah di puskesmas atau klinik desa. Anggota dapat memilih kelas layanan pilihan mereka pada saat pendaftaran atau mengubahnya nanti. Tetapi saat ini dengan iuran yang berbeda tingkat layanan kelas 1, 2 dan 3 tersebut akan dilebur menjadi satu layanan yang sama untuk keadilan masyarakat.

Ada tiga jenis peserta program JKN yaitu:

  • Pekerja dengan gaji adalah pekerja yang bekerja di sektor formal seperti pemerintah, swasta, atau badan usaha milik negara. Kontribusi mereka dipotong dari gaji mereka dan dibagi oleh majikan mereka dan diri mereka sendiri.
  • Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja adalah pekerja mandiri atau pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan tetap atau pemberi kerja. Mereka membayar kontribusi mereka secara sukarela atau melalui kelompok masyarakat atau asosiasi.
  • Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan adalah peserta yang tergolong miskin dan tidak mampu yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Mereka secara otomatis terdaftar di layanan kelas 3 dan diidentifikasi melalui data kesejahteraan sosial terintegrasi.

Manfaat BPJS Kesehatan dan JKN

Manfaat utama BPJS Kesehatan dan JKN adalah memberikan jaminan kesehatan universal untuk seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan status sosial ekonomi mereka. Dengan memastikan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, BPJS Kesehatan dan JKN bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Kemudian mengurangi beban pengeluaran di luar kantong dan pengeluaran kesehatan katastropik, serta mempromosikan keadilan sosial dan solidaritas di antara warga. Menurut BPJS Kesehatan (2020), per Juni 2020, terdapat lebih dari 222 juta peserta program JKN, yang mewakili sekitar 82% dari total populasi. Program JKN juga telah memfasilitasi perluasan dan peningkatan fasilitas kesehatan di seluruh tanah air, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

Tantangan BPJS Kesehatan dan JKN

Terlepas dari pencapaian dan manfaatnya, BPJS Kesehatan dan JKN juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

  • Defisit keuangan: Program JKN berjalan dengan defisit keuangan sejak awal, karena ketidaksesuaian antara penerimaan dari iuran dan pengeluaran untuk klaim. Defisit tersebut meningkat dari waktu ke waktu, mencapai Rp32 triliun pada tahun 2019 (The Jakarta Post, 2019). Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah telah menaikkan premi bulanan untuk akses sebesar 80% hingga 100% pada Mei 2020 (The Jakarta Post, 2020). Namun, langkah ini dikritik oleh sebagian orang karena membebani warga berpenghasilan rendah hingga menengah.
  • Penipuan dan penyalahgunaan: Program JKN rentan terhadap penipuan dan penyalahgunaan oleh beberapa penyelenggara atau peserta yang mencoba memanfaatkan sistem untuk keuntungan pribadi. Misalnya, beberapa penyedia mungkin menjual terlalu mahal atau merawat pasien secara berlebihan untuk meningkatkan pendapatan mereka dari klaim. Beberapa peserta mungkin memalsukan identitas atau kelayakan mereka untuk mengakses layanan yang bukan hak mereka. Praktik-praktik ini tidak hanya membahayakan kelayakan finansial program JKN, tetapi juga membahayakan kualitas dan pemerataan pemberian layanan kesehatan.
  • Kualitas dan kepuasan: Program JKN menghadapi keluhan dan ketidakpuasan dari beberapa penyelenggara dan peserta terkait kualitas dan ketepatan waktu pemberian layanan. Beberapa penyedia telah melaporkan keterlambatan atau penolakan pembayaran klaim, tingkat penggantian yang rendah, dan beban administrasi dari BPJS Kesehatan. Beberapa peserta melaporkan kesulitan dalam mengakses layanan, waktu tunggu yang lama, kualitas layanan yang buruk, dan kurangnya pilihan atau informasi dari BPJS Kesehatan. Isu-isu ini mempengaruhi kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan terhadap program JKN dan dapat merusak tujuan dan sasarannya.

BPJS Kesehatan dan JKN adalah inisiatif yang bagus dan layak diapresiasi dari pemerintah Indonesia untuk menyediakan layanan kesehatan universal bagi warganya. Program JKN telah mencapai kemajuan dan manfaat yang signifikan dalam hal cakupan, akses, keterjangkauan, dan solidaritas. Namun, program JKN juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kesinambungan dan efektivitasnya. Tantangan-tantangan ini termasuk defisit keuangan, penipuan dan penyalahgunaan, kualitas dan kepuasan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPJS Kesehatan dan JKN perlu mengadopsi pendekatan kolaboratif dan adaptif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, seperti pemerintah, provider, peserta, masyarakat sipil dan media. Dengan begitu, BPJS Kesehatan dan JKN dapat mewujudkan visi mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera.

References:

BPJS Kesehatan (2020) 

The Jakarta Post (2019) BPJS Kesehatan deficit reaches Rp 32 trillion in 2019.

The Jakarta Post (2020) Govt raises BPJS premiums by up to 100 percent amid outcry.

No Comments

Post A Comment